//
anda sedang membaca...
Berita Media

[Surabaya] DPRD Minta PSB Online dan UN Diubah Tes Langsung

Surabaya – DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mengevaluasi sistem penerimaan siswa baru (PSB) Online maupun ujian nasional (UN). Pasalnya, sistem tersebut bisa menimbulkan ketidakjujuran maupun KKN, seperti kasus yang terjadi di SDN Gadel II/577. “Jangan sampai kejujuran di negeri ini dikalahkan dengan yang tidak jujur,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya saat dihubungi detiksurabaya.com, Minggu (19/6/2011). Baktiono menerangkan, di negara lain ketidakjujuran malah terekspose, karena masyarakat di negara tersebut mayoritas jujur. Ia mengatakan, kasus ketidakjujuran baru terungkap di SDN Gadel II, namun orang yang jujur di negeri ini malah akan menjadi musuh bersama. “Karena itu, perlu evaluasi sistem ujinas nasional maupun penerimaan siswa baru,” tuturnya. Pengusaha krupuk ini menuturkan, PSB online pertama kali diprakarsai Walikota Surabaya saat itu Bambang DH, yang bertujuan mengeliminasi KKN, serta dapat memberikan kesempatan kepada anak siapapun baik orang kaya maupun miskin yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat pertama (SMP) maupun tingkat atas (SMA). Bahkan, sistem PSB Online ini ditiru kota-kota maupun daerah lain, karena memudahkan untuk mengontrol siapa saja yang masuk ke sekolah lanjutan negeri. Tapi, yang patut dievaluasi katanya, adalah nilai UN yang menjadi acuan syarat masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. “Selama ini tidak memperhitungkan nilai ujian nasional itu jujur atau tidak. Akhirnya nilai ujiann nasional dijadikan jembatan agar bisa diterima di SMPN atau SMAN dengan menghalalkan segara cara. Ini yang perlu dievaluasi,” tuturnya. Politisi dari PDI Perjuangan ini mengatakan, Pemkot maupun Dinas Pendidikan Surabaya segera merubah sistem PSB mulai tahun ajaran 2012. Siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya tidak harus menggunakan nilai (UN) sebagai acuan masuk ke sekolah negeri, tapi menggunakan cara seperti tes langsung seperti test penerimaan pegawai negeri, yang tidak melihat nilai UN-nya. “Sistem sekarang ini perlu dievaluasi dengan sistem tes langsung, agar nantinya para orang tua, siswa maupun guru tidak mengejar nilai setinggi-tingginya dengan menghalalkan segala cara dalam pelaksanaan ujian nasional,” katanya. “Tes langsung ini harus diselenggarakkan oleh tim independen yang ditunjuk pemkot atau dinas pendidikan, bisa dari perguruan tinggi negeri atau lembaga lain. Kalau dilakukan sekolahnya, khawatir menimbulkan KKN dan hanya formalitas, bahkan akan didominasi anaknya orang kaya dan anak pejabat,” jelasnya.

Sumber :
http://surabaya.detik.com/read/2011/06/19/103531/1663277/466/dprd-minta-psb-online-dan-un-diubah-tes-langsung

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: