//
anda sedang membaca...
Berita Media

[Surabaya]PPDB Kota Surabaya Semrawut, DPRD akan Panggil Kadindik

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Surabaya periode 2012 kali ini dinilai banyak pihak sangat kacau. Bahkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melayangkan surat keberatan atas kisruhnya PPDB terutama terkait kuota 1 persen bagi siswa asal luar kota Surabaya, ke Walikota dan Ketua DPRD Surabaya.

Presiden BEM Unesa, Aris Winarto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

“Kuota yang diberikan dinas pendidikan Kota Surabaya kepada siswa yang berasal dari luar kota 1 persen itu kurang pas dan banyak menuai protes,” ujar Aris, Selasa (3/7/2012).

Ia mengatakan, perlu direvisi kebijakan tentang kuota 1 persen bagi siswa yang berasal dari luar kota Surabaya. Pasalnya, kondisi sekarang ini, banyak anak yang berasal dari luar daerah, tidak bisa melanjutkan pendidikannya di daerah asalnya, karena pendaftaran siswa baru waktunya hampir bersamaan antara kota satu dengan kota lainnya.

“Harapan kami tahun ini direvisi. Kuota 1 persen itu kurang. Menurut kami, idelanya antara 3-5 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menilai, PPDB tahun ini sangat amburadul. Seperti terjadi kasus penyegelan di SDN Keputran VI, yang dilakukan para orang tua, karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah tersebut. Setelah di demo warga, akhirnya pihak sekolah mau menerima anak-anaknya menjadi calon siswa sekolah itu.

“Walikota jangan membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat. Masak siswa yang mau masuk sekolah negeri di negara yang sudah merdeka, baru bisa masuk setelah didemoa dan disegel sekolahannya. Ini sama dengan mengajari masyarakat untuk berbuat ‘anarkis’ hanya untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Baktiono.

Politisi PDIP ini menerangkan, dewan sudah mengingatkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk lebih baik menerapkan sistem penerimaan siswa baru pada tahun 2011, karena nyaris tidak terjadi kekacauan. Tapi, nyatanya saran dewan tak digubris.

“Iki ngawur. Dan kepala sekolah SD tidak diberi kewenangan sama sekali. Ini namanya sentralistik dan semangatnya bukan otonomi. Dan jangan ada ego sektoral, seolah-olah Surabaya nggak butuh siswa dari luar kota. Itu tidak boleh,” tegasnya.

Kekacauan PPDB 2012 ini membuat Komisi D akan memanggil kepala dinas pendidikan (Kadindik) Kota Surabaya Ikhsan. “Kita akan panggil, kita beri masukan lagi,” jelasnya.

About investigasiberita

God Love we all ^_^

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: